Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Jemaah, Kementerian Haji dan Umrah Lampung Barat Audiensi dengan DPRD
LAMPUNG BARAT – Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung
Barat melaksanakan audiensi dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Lampung Barat, Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas
penguatan sinergi antarlembaga, khususnya dalam pemantauan dan pengawasan
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perlindungan jemaah.
Audiensi ini menjadi
bagian dari upaya membangun koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Haji
dan Umrah Kabupaten Lampung Barat dengan DPRD, seiring dengan terbentuknya
kementerian tersebut sebagai lembaga baru yang menangani urusan penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah.
Dalam pertemuan
tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat,
Linda Susilawati, hadir bersama Kasubbag Tata Usaha Rahmat dan Kasi Bina Haji
dan Umrah Sridyah Wulandari.
Sementara itu, dari
jajaran DPRD Kabupaten Lampung Barat, hadir Ketua DPRD Edi Novial, Jafar Sodiq,
dan Feri Saputra.
Pembahasan difokuskan
pada pentingnya sinergi antara kedua lembaga dalam memastikan penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan
perlindungan kepada masyarakat, khususnya calon jemaah dan jemaah haji maupun
umrah asal Lampung Barat.
Koordinasi tersebut
dinilai penting untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
berbagai tahapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, kerja sama
antarlembaga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta
membantu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi merugikan jemaah.
Melalui audiensi ini,
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat juga memperkenalkan
kelembagaan serta memperkuat komunikasi dengan DPRD sebagai bagian dari upaya
membangun hubungan kerja yang berkelanjutan.
Sinergi tersebut
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kebijakan terkait
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk dalam mendorong pelayanan yang
profesional, transparan, amanah, serta berorientasi pada kepentingan
masyarakat.
Dengan terbangunnya
koordinasi yang baik antara Kementerian Haji dan Umrah dan DPRD Kabupaten
Lampung Barat, upaya pemantauan, pengawasan, dan perlindungan jemaah diharapkan
dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat memperoleh pelayanan ibadah
haji dan umrah yang aman dan sesuai ketentuan.(adv)








No comments