HEADLINE

Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Jemaah, Kementerian Haji dan Umrah Lampung Barat Audiensi dengan DPRD

 


Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Jemaah, Kementerian Haji dan Umrah Lampung Barat Audiensi dengan DPRD

LAMPUNG BARAT – Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan audiensi dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat, Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarlembaga, khususnya dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perlindungan jemaah.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat dengan DPRD, seiring dengan terbentuknya kementerian tersebut sebagai lembaga baru yang menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat, Linda Susilawati, hadir bersama Kasubbag Tata Usaha Rahmat dan Kasi Bina Haji dan Umrah Sridyah Wulandari.

Sementara itu, dari jajaran DPRD Kabupaten Lampung Barat, hadir Ketua DPRD Edi Novial, Jafar Sodiq, dan Feri Saputra.

Pembahasan difokuskan pada pentingnya sinergi antara kedua lembaga dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya calon jemaah dan jemaah haji maupun umrah asal Lampung Barat.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai tahapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, kerja sama antarlembaga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta membantu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi merugikan jemaah.

Melalui audiensi ini, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat juga memperkenalkan kelembagaan serta memperkuat komunikasi dengan DPRD sebagai bagian dari upaya membangun hubungan kerja yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk dalam mendorong pelayanan yang profesional, transparan, amanah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan terbangunnya koordinasi yang baik antara Kementerian Haji dan Umrah dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, upaya pemantauan, pengawasan, dan perlindungan jemaah diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat memperoleh pelayanan ibadah haji dan umrah yang aman dan sesuai ketentuan.(adv)

 

No comments